oleh

Pemerintah Berlakukan Insentif Perpajakan untuk Pemulihan Ekonomi

Jakarta, Mediakonomi.com – Pemerintah memberlakukan insentif perpajakan dengan tujuan untuk membantu dunia usaha dan masyarakat. Dengan adanya insentif pajak, dunia usaha bisa tertolong agar nisa bangkit sehingga pada gilirannya dapat mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Pajak yang seharusnya menjadi sumber penerimaan, justru didedikasikan sebagai insentif untuk menolong masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah menolong dengan insentif perpajakan untuk pemulihan ekonomi,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, Kamis (2/9/2021).

Dalam mendukung program PEN, ujar dia, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan fiskal untuk menjaga arus kas perusahaan. Pemerintah memberikan keringanan pajak antara lain pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah.

Jadi uang yang dianggarakan untuk membayar pajak, oleh perusahaan bisa diputar dulu untuk modal kerja dan operasional sehari-hari sehingga timbuh harapan bisa bertahan, bahkan kapasitas usaha bisa meningkat.

Pada 1 Juli 2021, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Berdasarkan PMK-82, masyarakat dan dunia usaha bisa memanfaatkan insentif pajak hingga bulan Desember 2021.

“Pada akhir 2020, kita berharap Covid-19 bisa selesai di pertengahan 2021. Waktu itu kebijakan insentif pajak yaitu PMK-9 berlaku sampai dengan Juli 2021. Kemudian ternyata Covid-19 belum selesai juga, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif supaya dunia usaha tetap berkembang,” kata dia.

Insentif pajak yang dapat dimanfaatkan yaitu yang ditanggung pemerintah antara lain PPh 21 untuk pegawai dengan penghasilan kurang dari Rp200 juta/tahun, PPh final UMKM 0,5%, PPh final dari jasa konstruksi P3-TGAI, PPh 22 impor, insentif angsuran PPh 25, dan insentif PPN restitusi hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar.

Yustinus pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini. Bagi yang belum memanfaatkan, mereka dapat mencari informasi melalui laman www.pajak.go.id, ‘kring pajak 1500200’, atau datang ke kantor pajak. (*)