Ahli Hukum Pidana UAI Jelaskan Perbedaan Mengkritik dan Menghina

Ahli Hukum Pidana UAI Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH., MH,

Pasal Penghinaan Presiden/Wakil Presiden

Jakarta, Mediakonomi.com – Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sudah disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang pada Selasa (06/12/2022) terkait Pasal Menyerang Harkat dan Martabat Presiden/Wakil Presiden atau yang dikenal Pasal Penghinaan Presiden. Lalu, apakah perbedaan antara mengkritik dan menghina?

Ahli Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta, Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH., MH, dilansir dari uai.ac.id (08/06/2021) mengemukakan bahwa mengkritik itu menyampaikan pendapat secara kritis untuk konstruktif. Sedangkan menghina adalah ungkapan yang menista, tidak sesuai fakta, cenderung emosional dan destruktif.

Menurutnya, berbeda antara mengkritik dan menghina, dalam penjelasan RUU KUHP.

“Yang dimaksud dengan ‘menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri’ pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum,” ungkapnya.

Termasuk, imbuh Suparji, menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah.

“Karena dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak boleh terjadi penghinaan,” tegasnya.

Suparji kemudian memberikan contoh kasus penghinaan dan kritikan. Berikut contohnya:

  1. Presiden X kerjanya jauh dari harapan, janji kampanye tidak ditepati (kritikan).
  2. Presiden X kerjanya kayak kerbau (penghinaan)
  3. Presiden X tidak pro rakyat (penghinaan)
  4. Presiden X tukang bohong (penghinaan)
  5. Presiden X naikkan pajak, rakyat makin menjerit (penghinaan)
  6. Presiden X kayak vampire, menghisap darah rakyat dengan pajak (penghinaan).

“Nomor satu yang mengkritik, yang lain menghina. Nomor satu karena kritik soal implementasi janji kampanye. Sedangkan yang lain sifatnya asumtif, menuduh, mempersonifikasi dangan hal yang tidak pantas,” jelas Suparji. JK*MP/uai.ac.id


Ahli Hukum Pidana UAI Jelaskan Perbedaan Mengkritik dan Menghina

BACA JUGA  Menjaga Produktivitas Sektor Industri, Kemenperin Perketat Penerapan Prokes di Pabrik